*PALEMBANG* — LBS-NEWS. COM – 22/8/2026 – Sejumlah massa akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada Kamis, 27 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB.

Aksi tersebut menyuarakan tuntutan agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dalam spanduk seruan aksi yang dibawa massa, tuntutan utama yang disoroti adalah agar Kejati Sumsel dan Tipikor Sumsel “Tangkap dan Periksa Kabag ULP (Unit Layanan Pengadaan) Muratara”.

Ada 4 poin dugaan yang menjadi dasar tuntutan massa:
1. *Mendesak APH mengaudit harta kekayaan* Kabag ULP dan Pokja di Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. *Diduga Kabag ULP mengatur jalannya proses lelang proyek* di Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. *Adanya dugaan permintaan fee proyek 1-2%* untuk pembuatan berkas perusahaan.
4. *Kabag ULP Muratara diduga membocorkan dokumen proses lelang proyek* untuk memenangkan perusahaan yang sudah membayar fee.

Mohdiding, Aktivis Sumsel sebagai kordinator Aksi waktu dikonfirmasi,mengatakan, Selain mendesak Kejati Sumsel, mereka juga mendesak Polda Sumsel untuk “BONGKAR, USUT, dan PERIKSA” pihak terkait.

Ia juga meminta agar tidak ada intervensi dalam proses hukum dan mendesak agar pelaksanaan tender di Musi Rawas Utara berjalan “BERSIH DAN TRANSPARAN”.

“Kami  meminta Kejati dan Tipikor Sumsel untuk turut memeriksa Kepala ULP, Pokja, PPK, PA/KPA yang diduga terlibat dalam pembocoran dokumen rahasia agar salah satu perusahaan dimenangkan”katan dinding.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejati Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara terkait tuntutan tersebut.

Aksi dijadwalkan berlangsung di halaman Kantor Kejati Sumatera Selatan pada tanggal 27 Agustus 2026.(**)