MURATARA, 8 September 2026 – LBS News

Proyek rehabilitasi dan pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) di Taman Kanak-Kanak Desa Tanjung Beringin menjadi sorotan. Kegiatan yang bersumber dari dana revitalisasi tersebut diduga dikerjakan secara asal-asalan dan tidak memenuhi prinsip transparansi publik.

Temuan ini disampaikan Tim Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) setelah melakukan pemantauan langsung ke lokasi. Dari hasil pantauan, tim menemukan sejumlah kejanggalan pada fisik bangunan. Selain itu, di lokasi tidak ditemukan papan plang informasi proyek sebagaimana mestinya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum LSM KCBI, Jho Barus Simbolon, S.Kom., mendesak Aparat Penegak Hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk segera turun tangan.

“Kami meminta APH maupun BPK untuk segera turun tangan dan melakukan audit secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan ini,” tegas Jho Barus Simbolon.

Ia menilai ketiadaan papan plang proyek bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik.
“Transparansi adalah hak masyarakat yang dijamin undang-undang. Ketiadaan papan plang jelas menabrak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jho menegaskan agar tidak ada pembedaan dalam penegakan hukum terkait proyek pemerintah.
“Di mata hukum, semua pihak adalah sama, equality before the law. Tidak boleh ada pengerjaan proyek pemerintah yang terkesan ‘kucing-kucingan’ dan mengabaikan standar kualitas, terlebih ini menyangkut fasilitas pendidikan anak usia dini,” lanjutnya.

LSM KCBI mendorong agar proses audit dilakukan secepatnya untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan akuntabel dan sesuai peruntukan, serta untuk menjamin mutu fasilitas pendidikan bagi anak usia dini di Desa Tanjung Beringin.

Hingga rilis ini diterbitkan, pihak redaksi masih berupaya mengonfirmasi dan meminta hak jawab dari pelaksana kegiatan maupun pihak penanggung jawab terkait temuan di lapangan.

Narahubung Media:
Tim Redaksi LBS News