_BBWS diminta segera eksekusi pemecatan dan proses hukum ganti rugi keuangan negara_

*PALEMBANG, 24 Agustus 2026* – Penanganan kasus dugaan penipuan dokumen seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang melibatkan oknum berinisial Kartuji di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII kini memicu krisis kepercayaan publik.

Sebelumnya, BBWS Sumatera VIII secara terbuka menyatakan Kartuji terbukti melakukan manipulasi dokumen P3K dan wajib mengembalikan uang negara. Namun hingga saat ini, oknum yang bersangkutan masih terlihat beraktivitas seperti biasa dan belum ada tindakan tegas yang terlihat di lapangan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat dan pegiat kontrol sosial. Janji ketegasan serta proses pengembalian kerugian negara yang pernah disampaikan BBWS Sumatera VIII dinilai publik hanya sebatas “gertak sambal” dan berlarut-larut tanpa kepastian.

Saat dikonfirmasi mengenai kepastian sanksi pemecatan dan eksekusi hukum bagi Kartuji, pihak BBWS Sumatera VIII melalui Nando belum memberikan jawaban jelas. Ia menyebut proses sudah dilimpahkan ke pusat.

“Wassalam baik Pak. Surat untuk hukuman maupun pemberhentian saudara Kartuji sudah kami kirimkan kepegawaian pusat Pak. Kami masih menunggu surat balasan dari pusat, kepastian berapa lamanya dari pusatnya,” ujar Nando kepada wartawan.

Jawaban yang mengambang ini memperkuat dugaan bahwa penanganan pelanggaran berat di internal BBWS Sumatera VIII berjalan di tempat. Lambannya proses pemecatan dan penagihan ganti rugi keuangan negara dikhawatirkan menciptakan preseden buruk bagi tata kelola birokrasi di lingkungan Kementerian PUPR.

Masyarakat mendesak BBWS Sumatera VIII bersama Biro Kepegawaian Pusat Kementerian PUPR agar tidak mengulur waktu. Tuntutan utama: segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Kartuji, serta menyerahkan proses pemulihan kerugian keuangan negara kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Hingga berita ini diterbitkan, publik masih menunggu langkah konkret dan keberanian BBWS Sumatera VIII dalam menegakkan aturan tanpa tebang pilih.(As)