Muratara –  LBSNEWS.COM – Puluhan massa yang tergabung dalam _Aliansi Lembaga Muratara Bersatu_ menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD dan Kejaksaan Negeri Musi Rawas Utara, *Senin, 28 Juli 2026*.

Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Muratara Tahun Anggaran 2025. Massa menuntut aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut tuntas kasus tersebut.

Koordinator Aksi, *AAF* dan *EVI Erlangga*, dalam orasinya menegaskan bahwa anggaran DPRD berasal dari uang rakyat sehingga wajib dikawal. Ia menduga terdapat kejanggalan dalam proses pengadaan dengan nilai yang cukup fantastis pada TA 2025.

“Kami tidak menuduh. Kami meminta kepastian. Rakyat Muratara berhak tahu kemana larinya uang APBD. Jika ada yang bermain dengan anggaran rakyat, maka harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu,” tegas AAF dan EVI Erlangga di depan gerbang DPRD Muratara.

*4 Tuntutan Aliansi Lembaga Muratara Bersatu:*

1.  *Transparansi Total* 
    Mendesak Pimpinan dan Sekretariat DPRD Muratara membuka seluruh dokumen dan RUP pengadaan TA 2025 kepada publik.
2.  *Audit Investigasi* 
    Meminta Kejaksaan Negeri Muratara dan Polres Muratara segera membentuk tim khusus untuk mengaudit dan mengusut dugaan penyimpangan tersebut.
3.  *Stop Kriminalisasi* 
    Menolak segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat yang mengkritisi kebijakan publik.
4.  *Ultimatum 7×24 Jam* 
    Memberi waktu 7×24 jam kepada pihak terkait untuk merespon. Jika tidak ada jawaban, Aliansi mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih besar dan melaporkan langsung ke KPK RI.

Aksi berlangsung tertib dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Massa membubarkan diri secara damai sekitar *pukul 12.00 WIB*

“Kami datang bukan untuk membuat gaduh. Kami datang karena cinta pada Muratara. Jangan sampai kepercayaan publik pada lembaga dewan runtuh hanya karena segelintir oknum,” tutup koordinator aksi.(**)