LUBUKLINGGAU, http://lbs-news.com – Jumat  16 Oktober 2026 – Oknum Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Lubuklinggau memilih bungkam terkait dugaan penjegalan aksi Aliansi LSM, Aktivis dan Jurnalis Lubuklinggau, Musi Rawas dan Muratara (MLM).

Sebelumnya, Aliansi MLM membatalkan aksi unjuk rasa yang dijadwalkan Kamis, 15 Oktober 2026 di kawasan Alun-Alun (lokasi bangunan food court) dan depan Kantor Wali Kota Lubuklinggau. Alasan awal yang mencuat adalah adanya intimidasi dari oknum di Dinas PUPR.

Namun kini muncul fakta baru yang diungkap Koordinator Aksi, Hidayat. Ia mencurigai pembatalan aksi bukan murni karena intimidasi, melainkan diduga ada kongkalikong antara salah satu koordinator aksi dengan Kadis PUPR.

“Kami tidak ada urusan lagi sama Bambang, mau dia ikut mau tidak, yang jelas kami terus akan mengusut masalah ini,” tegas Hidayat kepada http://lbs-news.com, Jumat (16/10/2026).

“Kami mencurigai bukan intimidasi yang diterima Bambang itu, kemungkinan ada kongkalikong antara Bambang dan Kepala Dinas agar aksi kami dibatalkan. Karena sebelum hari aksi akan dilakukan, Bambang itu sudah bertemu sama Kepala Dinas PUPR, setelah itu dia datang ke saya agar aksinya dibatalkan,” ungkap Hidayat.

Hidayat menegaskan, Aliansi MLM tidak akan mundur dan justru akan menggelar aksi susulan dengan massa yang lebih besar.

“Kami akan segera kembali melayangkan surat pemberitahuan aksi dengan massa yang lebih besar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua LSM KCBI Muratara, Supriyadi dan Koordinator Lapangan Astuti sebelumnya mengecam keras adanya dugaan intimidasi yang membuat salah satu tim mereka ketakutan hingga meminta aksi dibatalkan.

Terkait polemik tersebut, http://lbs-news.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR Kota Lubuklinggau. Namun hingga berita ini diterbitkan, Kadis PUPR masih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi.

Untuk diketahui, aksi Aliansi MLM yang tertuang dalam Surat Nomor: 04/Aksi/ALJ/MLM/LLG/2026 itu menuntut pembongkaran bangunan food court di atas badan jalan Alun-Alun, pencopotan Kadis dan Kabid PUPR, serta dugaan penghamburan anggaran negara.(**)